Lokasi saat ini:BetFoodie Lidah Indonesia > Kabar Kuliner
DPR dorong kemandirian gula nasional dari hulu ke hilir
BetFoodie Lidah Indonesia2026-07-07 22:55:41【Kabar Kuliner】344 orang sudah membaca
PerkenalanAnggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka berkunjung ke Pabrik Gula (PG) Gempolkrep di Kab

Perjuangan kita bukan hanya untuk swasembada gula tapi juga Save Molases Nasional. Mari kita dukung Presiden Prabowo yang sangat memperhatikan keberlangsungan industri gula Indonesia,
Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong kemandirian industri gula nasional dari hulu ke hilir demi mewujudkan swasembada gula serta Save Molases Nasional.
"Perjuangan kita bukan hanya untuk swasembada gula tapi juga Save Molases Nasional. Mari kita dukung Presiden Prabowo yang sangat memperhatikan keberlangsungan industri gula Indonesia," kata Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka di Surabaya, Senin.
Save Molases Nasional sendiri merupakan sebuah target baru pemerintah Indonesia untuk mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan molases atau tetes tebu secara nasional khususnya dalam konteks industri gula dan ketahanan pangan.
Menurut Rieke, langkah pemerintah sudah cepat dalam merespons persoalan penyerapan gula petani yang sebelumnya terdapat sekitar 100 ribu ton gula petani yang belum terserap.
Baca juga: ESDM gandeng industri singkong hingga tebu genjot produksi etanol
Persoalan itu, kata dia, telah teratasi melalui koordinasi lintas kementerian serta DPR RI dan dukungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan pimpinan Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto akhirnya berkomunikasi dengan berbagai pihak hingga keluar anggaran dari kas negara sebanyak Rp1,5 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk menugaskan dua pabrik gula BUMN yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) untuk menyerap gula petani yang belum tertampung.
Ngak hanya itu, upaya diperkuat dengan kebijakan pemerintah yang telah menghapus Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen terhadap penjualan gula petani sehingga meningkatkan daya saing dan menunjukkan keberpihakan terhadap produksi dalam negeri.
Baca juga: SGN: Harga gula Rp14.500 per kilogram jaga keberlanjutan petani tebu
Selain menyoroti aspek hilir gula, Rieke juga menegaskan pentingnya pengembangan produk turunan tebu salah satunya molases atau tetes tebu yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Ia menyebutkan, molases berpotensi menjadi bahan baku penting bagi industri makanan, farmasi, kosmetik, dan energi baru terbarukan khususnya etanol.
“Karena pada 2027 kita akan menuju program E10,” kata Rieke.
Baca juga: Komisi VI DPR dan SGN pantau kesiapan industri bioenergi di Mojokerto
Suka(911)
Sebelumnya: Baru tiga SPPG kantongi SLHS, Pemprov DIY ungkap kendalanya
Selanjutnya: Dari PPKD Jaksel menuju ke Negeri Sakura
Artikel Terkait
- 56 UMKM di Jakbar ikuti pelatihan komoditi makanan
- Kemenkes edukasi warga Manokwari soal sistem rujukan kesehatan
- Cegah penambahan populasi, KPKP Jakut targetkan sterilisasi 250 kucing
- BRIN temukan penggunaan "test kit" kurang sesuai dalam kegiatan MBG
- Pemkot Bandung salurkan bantuan bagi warga terdampak puting beliung
- Dokter tegaskan pentingnya pencegahan osteoporosis sejak dini
- Lapas Narkotika Jakarta gagalkan penyelundupan sabu lewat ayam kecap
- Anggota DPRD Jabar: Pengawasan Program MBG harus diperketat
- Polri gelar tanam jagung kuartal IV guna dukung swasembada pangan
- Kasus DBD di Jakbar jadi yang tertinggi di DKI
Resep Populer
Rekomendasi

SPPG Polda Maluku kawal mutu dan ketepatan distribusi MBG ke sekolah

Ombudsman temukan tabung elpiji Malaysia di dapur SPPG Tarakan

BNPB salurkan bantuan logistik pascabanjir untuk warga Aceh Jaya

Sejumlah kalangan sebut peluang pemanfaatan sawit untuk produk UMKM

SPPG diingatkan olah limbah MBG dengan baik, jangan cemari lingkungan

8.000 korban erupsi Lewotobi NTT masih ditanggung pemerintah pusat

Ade Rai ingatkan masyarakat agar peduli kesehatan sebelum sakit

Hamas: Cuma 980 truk bantuan masuk Gaza sejak gencatan senjata berlaku